Melewati bulan September atau memasuki awal bulan Oktober, ingatan kolektif kita selalu digiring pada pemutaran film G/30/S/PKI yang disiarkan secara berulang-ulang di bioskop dan TVRI beberapa tahun silam.

Yah, saya ingat betul masa-masa sekolah SD dulu, diwajibkan untuk nonton bareng film tersebut di bioskop. Setelah itu, hampir setiap tanggal 30 September setiap tahunnya film tersebut selalu diputar ulang di TVRI. Kemudian tanggal 1 Oktober seluruh masyarakat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dimana, film tersebut menggambarkan sepak terjang Suharto sebagai ‘Sang Pahlawan’.

Bisa dibayangkan, bagaimana masa tumbuh kembang anak-anak yang sejak kecil sudah harus terbiasa dengan tontonan sadisme dan ‘kebiadaban’ yang ditontonnya. Produksi kesadaran lewat pemutaran film dan berita yang berulang-ulang pastinya memberi bekas yang sangat mendalam di memori dan alam bawah sadar.

Seiring berjalannya waktu, ketika nalar saya mulai tumbuh timbul pertanyaan-pertanyaan kecil yang mendesak ingin menemukan jawab. Mengapa film tersebut dipertontonkan secara berulang-ulang? Apakah bangsa kita mengamini cara-cara sadisme yang dipertontonkan dalam film tersebut? Apakah sejarah berjalan sedemikian rupa seperti yang digambarkan dalam film versi Orde Baru tersebut?

Di era yang lebih terbuka, kita mulai bisa menguak versi-versi sejarah tragedi kemanusiaan 1965 dari berbagai sumber. Jika menilik perspektif Hak Asasi Manusia, sudah semestinya kita terusik oleh kisah pembantaian jutaan manusia yang dilakukan dan diamini oleh negara dan masyarakat Indonesia secara luas. Sedemikian barbarian-kah bangsa kita?

Genosida 1965

Beberapa tahun yang lalu, melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), sejumlah aktivis dan pegiat kemanusian menggelar International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965) atau Mahkamah Rakyat Internasional di Den Haag 10-13 November 2015 untuk membuktikan telah berlangsungnya genosida 1965 dan menuntut negara atas penyelesaian kasus Pembunuhan Massal 1965.

Apa itu genosida 1965? Genosida 1965 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh  komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September di Indonesia. Diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut.

Benedict Anderson seorang indonesianis mengamati secara cermat apa yang terjadi pada masa paling mencekam di Indonesia. Bersama dengan Ruth McVey dan Frederick Burnell di Cornell University, ia membuat penelitian  tentang apa yang terjadi setelah 30 September 1965 dengan menggunakan sumber berita di radio, media massa dan dokumen.

Tulisannya yang berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia menyatakan bahwa Angkatan Darat lah yang mendorong program anti komunis, sehingga berujung pada pembunuhan besar-besaran yang menyebar begitu cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Karena tulisan inilah, Ben dilarang oleh pemerintah Orde Baru untuk masuk ke Indonesia. Tulisannya juga menginspirasi peneliti lain mengungkap kebenaran yang selama ini dimanipulasi oleh pemerintah Orde Baru.

Pembacaan sejarah 1965 juga dapat kita temukan di Buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia tulisan Saskia Eleonora Wieringa (1999). Saskia menjelaskan bahwa lewat berbagai koran terbitan 1 Oktober 1965 dan bulan-bulan pertama 1966, bisa dilacak bagaimana cara melancarkan kampanye fitnah tentang keterlibatan anggota-anggota Gerwani di Lubang Buaya. Tujuan kampanye fitnah ini adalah mengajak masyarakat lndonesia membuat kesimpulan bahwa Komunisme dan Gerwani sedemikan amoral dan anti-agama sehingga harus dilenyapkan demi pemulihan ketertiban masyarakat.

Sebagai contoh, beredar sebuah brosur yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) yang mengutip sumber ABRI mengemukakan versi berikut: untuk memanaskan suasana para penari Gerwani mulai memainkan tarian mereka. Mereka menarikan Tari Harum Bunga, yang biasa mereka pertunjukkan setiap malam selesai latihan di Lubang Buaya, lalu terjadilah penyiksaan terhadap para jenderal.  

Beberapa narasumber dalam penelitian Saskia memberi kesaksian bahwa banyak perempuan muda yang dituduh anggota Gerwani di penjara Bukit Duri disiksa. Anggota Gerwani yang sudah lebih tua seperti Ibu Salawati Daud, seorang pemimpin nasional yang terkemuka dan banyak disegani para penjaga penjara berusaha melindungi mereka. Dia berusaha keras membantu meringankan penderitaan gadis-gadis itu. Tapi akibatnya ia dipindah ke tempat lain, diinterogasi dan dipukuli sebelum dikembalikan lagi ke Bukit Duri. Beberapa saksi juga melihat gadis tahanan yang ditelanjangi, diambil potret mereka dan disiarkan.

Hughes (1967) juga mempunyai banyak saksi mata tentang berbagai kisah pembantaian besar-besaran yang telah terjadi. Dalam penjara, seorang tahanan laki-laki dipaksa menyaksikan pemeriksaan terhadap anggota Gerwani. Dalam pemeriksaan tersebut si perempuan disiksa dengan cara ditusuk lubang vaginanya dan lehernya diikat dengan tali pengikat kemudian ditarik berjalan telanjang di depan tahanan laki-laki. Masih banyak lagi cerita seram dari kesaksian para narasumber, yang ketika membacanya bulu kuduk kita meremang dan perut tiba-tiba mual seperti diaduk-aduk.

Dalam kesimpulannya Saskia menyatakan, sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa proses definisi dan redefinisi gender dapat terjadi secara kekerasan yang dapat memerlukan saat-saat pemanipulasian kesadaran. Saat yang paling kasar ialah kampanye fitnah terhadap Gerwani, yang menjadi dasar bagi pendongkelan Sukarno, dan sekaligus menjadi tiang penyangga ideologis “Orde Baru”.

Indah Pratiwi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here