Membicarakan soal politik adalah seperti sebuah konstelasi rumah tangga dengan beban yang belum terselesaikan, namun berturut-turut melahirkan kebutuhan-kebutuhan baru tanpa batas.

Memajukan politik perempuan adalah genting, yang bukan hanya sekedar affirmative action, namun seharusnya mendorong emansipasi politik guna tercapainya pemerataan keterwakilan perempuan sekaligus terepresentasi dalam menjangkau rumusan-rumusan kebijakan yang pro rakyat secara umum, dan perempuan secara khusus.

Berbagai upaya telah dikerahkan namun pada poros pemilu 2014, representasi perempuan dari 18,21 % sampai 17,32% angka yang cukup turun dari harapan capaian yang sesungguhnya. Evaluasi besar terhadap konstetasi politik hari ini, tidak cukup hanya bicara kuota 30%. Minimmya representasi perempuan tidak terlepas dari intervensi partai politik yang mengental dengan karakter patrialkal dan mementingkan hegemoni kekuasaan semata. Tidak heran jika kemudian perempuan hanya dijadikan ukuran atau lompatan keberhasilan partai secara administratif.

 

Masalah Krusial Politik Perempuan

Mendekati momentum Politik tahun 2019, berbagai hal dikerahkan partai politik untuk merekrut perempuan baik dari kader partai maupun diluar kader partai. Rekrutmen ini, rata-rata mengeliminasi pola pengkaderan yang mesti dilalui bagi terbentuknya kader partai yang berkualitas. Tentu harapan kita, partai bisa merangkul seluruh aspirasi rakyat lewat metode-metode pengkaderan yang dimaksud. Namun bukankah ini sekedar cita-cita yang utopis? Dilapangan politik borjuasi, perempuan hanya menjadi target komoditas politik.

Sejauh ini, politik perempuan hanya dilihat sebatas politik praktis tanpa melihat lebih jauh pada persoalan perempuan hingga di tataran akar rumput. Kekakuan berpolitik perempuan dalam menjamah persoalan-persoalan mendasar adalah hal yang esensi dari problem hari ini. Apakah “politisi” perempuan  memahami berbagai isu terkait persoalan perempuan?

Budaya patriarki telah menjerumuskan perempuan dalam politik dehumanisasi. Euforia demokrasi juga sekedar ajang layaknya pameran. Tendensi pemenuhan administrasi yang mensyaratkan kekuatan finansial menutup habis akses dalam perspektif ideologis yang harus mendominasi.

 

Tugas Besar Perempuan Dan Perpolitikan Yang Egaliter sebagai bentuk Kedaruratan Politik

Negara memang menghadirkan politik afirmasi yang mencitrakan kepedulian terhadap perempuan. Namun sesungguhnya hanya akal bulus berlapiskan penindasan secara tersistematis. Mana mungkin kuota 30%  sebagai syarat penting afirmasi bisa tercapai jika di sisi lain keterlibatan perempuan hanya sebatas pemenuhan administratif semata. Politik afirmasi seperti ini tentunya tidak mendidik karena ujung-ujungnya mengkomoditaskan perempuan sebagai pekerja upahan dalam politik.

Belakangan ini, kehadiran para politisi perempuan belum sama sekali menghadirkan isu berbasis gender. Perspektif politik perempuan dengan keberpihakan pada buruh perempuan dan petani perempuan belum terbangun. Padahal, ruam polemik perempuan kian bermunculan seperti penggusuran atau kekerasan berbasis agraria serta kekerasan berbasis seksual tidak pernah usai di seantero jagad ini.

Sehingga, tugas besar dan langkah politik perempuan harus benar-benar memiliki semangat egaliter, emansipatif dan revolusioner.

 

Mengapa Demikian?

Politik perempuan itu harus berbasiskan isu gender hari ini. Pencapaian perempuan di kursi legislatif belum menjadi ukuran politik perjuangan. Perempuan musti ekspansif dan progres menguasai semua lini sebagai pengambil kebijakan termasuk lini politik, mulai dari sub paling bawah yakni di lingkup RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga legislatif dan kepala daerah. Termasuk pada poros dan bidang lainnya, karena ini adalah sebuah kebutuhan politik yang tidak main-main.

Disamping itu menguasai parlemen adalah menguasai isu, menguasai sejumlah problem gender. Sudah berapa banyak terobosan perempuan hari ini memanggul politik praktis? Tentu kita pahami bersama, sejauh ini gerakan perempuan kandas dalam nuansa politik elit. Rata-rata mereka (baca: perempuan) menampilkan warna yang tidak egaliter bahkan sektarian di kalangan aktifis perempuan kerap terjadi. Hal ini terjadi karena politik borjuasi saat ini hanya mengemas perempuan sebatas menjadi KOMODITAS politik semata. Sudah pasti, bahwa yang akan diuntungkan adalah para perempuan elitis, yang kuat basis finansial dan masuk lingkaran kekuasaan dinasti.

Saat ini politik perempuan mesti berperspektif progres dengan tanpa kehilangan pijakan akan konseptualisme perjuangan perempuan berbasiskan gender dilapangan ekonomi, politik dan budaya. Melalui regulasi di parlemen kita bisa menawarkan gagasan-gagasan penting untuk memotori perjuangan kaum perempuan, antara lain:

1. Politik Perempuan berlandaskan Pancasila dan semangat egaliter

2. Seluas-luasnya mendorong pengesahan RUU Kekerasan Seksual dalam gerakan parlemen

3. Inisiasi gerakan untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan (Koperasi Perempuan)

4. Memperjuangkan hak-hak dasar dan kepentingan buruh perempuan, tanah untuk petani.

5. Mendorong regulasi kebijakan yang ramah bagi pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan secara gratis dan cuma-cuma.

6. Memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

 

Fen Budiman

Koordinator Bidang Organisasi, DPP API Kartini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here