Oleh: Ernawati*

Kita semua mengenal sosok Kartini, mengaguminya. Tapi dari sekian buku yang mengulas mengenai Kartini, hanya serba sedikit yang menyinggung mengenai ibunda Kartini. Dengan demikian kita tidak dapat mengetahui secara persis apa perannya dalam kehidupan Kartini. Menjadi sebuah tanda tanya mengapa sosoknya tidak pernah dimunculkan. Bahkan Kartini sendiri yang berjuang bagi emansipasi perempuan, tidak pernah menyinggung tentang ibunya. Ada sepenggal kutipan dari surat Kartini, yang menyiratkan perhatiannya pada kaum perempuan pribumi, namun entah apakah hal tersebut juga dimaksudkan untuk ibunya,

“Indah dan mulia tugas yang memanggil kita untuk berjuang bagi kepentingan agung, bekerja buat kemajuan wanita pribumi. Pendeknya menjadi berarti bagi masyarakat, bekerja buat keabadian”

Dalam surat-suratnya yang lain, Kartini lebih banyak mengungkapkan kecintaan dan kekagumannya pada sang ayah dan abangnya yang ketiga. Hal ini ditulis dalam sebuah surat panjang kepada Nyonya Abendanon pada Agustus 1900. Namun demikian, Kartini tidak sekalipun menyinggung mengenai ibunya. Tidak pernah ada penjelasan mengenai hal ini. Pada beberapa surat, Kartini memang menyebut kata Ibu tapi disini merujuk pada Ibu tua atau Ibu tirinya.

Kartini menyadari benar posisinya sebagai perempuan bangsawan Jawa. Suka atau tidak, Kartini harus menjalaninya. Hidup dalam kungkungan tembok batu dan pintu terkunci. Ketidaksesuaiannya dengan adat dan tradisi yang mengungkung tersirat dalam suratnya yang menceritakan tentang kakak perempuan dan Ibu tuanya. Hal ini mungkin yang membuat Kartini tidak banyak bercerita tentang Ibu kandungnya. Namun rasa hormat dan cinta pada Ibu digambarkan saat Kartini memiliki adik bayi yang membuatnya menyadari betapa ia dulu pun memulai kehidupan sebagai bayi yang lahir dari seorang Ibu, dan bahwa ibunya berasal dari Kelas yang berbeda.

Tentu cita-cita mulia Kartini tidak terlepas dari situasi sekelilingnya. Terdapat perbedaan mendasar antara kehidupan di dalam dan diluar tembok besar. Sama seperti ayahnya, Kartini pun ingin melepaskan bangsanya pribumi dari kolonialisme Belanda. Jelas pada masa itu, sebelum gerakan kebangsaan dimulai, kontradiksi yang terjadi di masyarakat adalah kolonialisme dan setengah feodalisme. Hingga munculnya kelas proletar akibat masuknya golongan partikelir Belanda. Apa yang menjadi kontradiksi bagi kaum perempuan pada saat itu berbeda antara golongan bangsawan dan rakyat jelata atau proletar. Kartini dan kebanyakan putri bangsawan, yang diatur sesuai jabatan ayah, menjalani pingitan hingga masuk ke pelaminan. Sementara, perempuan kalangan bawah, harus mengalami masa tanam paksa hingga masanya menjadi buruh tani. Ditarik hingga masa gerakan kebangsaan nasional, kaum perempuan mengalami kontradiksi, seiring sejalan dengan kontradiksi di masyarakat.

Kemajuan dalam gerakan perempuan pun tidak terlepas dari dialektika perjuangan nasional. Namun kontradiksi yang dialami oleh perempuan kelas menengah atas dan kelas bawah tetap memiliki perbedaan. Hingga masa kemerdekaan perbedaan tersebut dapat dilihat dari tuntutan yang disuarakan saat maupun setelah konggres perempuan Indonesia yang pertama. Pada masyarakat setengah feodal dan setengah jajahan, setelah kapitalisme mulai berkembang,  organisasi perempuan semakin banyak bermunculan sebagai bukti dari perubahan pada gerakan perempuan dalam penggunaan alat perjuangan. Lantas bagaimana dengan kontradiksinya di masyarakat? Pertanyaan tentang dimana Ibu Kartini merupakan gambaran mengenai posisi perempuan yang berbeda pada masa itu. Kungkungan adat dan tradisi yang dilatari oleh sistem patriarkhy masih tersirat dalam tuntutan yang disuarakan gerakan pembebasan perempuan hingga kini.

Kejayaan Perempuan sebagai Penguasa

Tersebutlah beberapa tokoh perempuan hebat yang memegang tampuk kekuasaan, diantaranya Gayatri Rajapatni yang menjadi ibu suri kerajaan Mahapahit, lalu Tribuwana Tunggadewi, Ratu Shima atau Kalinyamat, Ratu Suhita yang berkuasa pada  tahun 1427-1447,  Panglima Am Malahayati pada tahun 1567, lalu ada juga Sultanah Safiafudin pada tahun 1641-1675, dan Siti Aisyah We Tennde. Para perempuan hebat ini membuktikan kemampuan dan keberanian kaum perempuan sebagai pemimpin.

Mereka bukan hanya berkuasa dan memimpin kerajaan namun juga dalam peperangan melawan  kolonial asing dari masa kedatangan Portugis hingga Belanda.

Selain itu kita juga mengenal Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien, Tengku Fakinah, Pocut Baren, Cut Nyak Meutia, Pocut Meurah Intan, Siti Walidah, R.A. Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Rahmah El-Yunusiyah, H.R. Rusana Said, dan Solichah A. Wahid Hasyim.

Perjuangan kaum perempuan yang gigih melawan penindasan bertolak dari kondisi rakyat yang sengsara dan kelaparan serta semangat untuk mengusir bangsa lain yang ingin menguasai kekayaan bangsanya. Termasuk kaum perempuan jelata/pribumi yang bukan hanya miskin tapi juga lugu dan tidak mengenyam pendidikan Karena pendidikan masih lebih diutamakan bagi bangsawan laki-laki

Tentu saja corak perjuangan kaum perempuan tidak sama dari masa ke masa. Masuknya gelombang feminisme juga membuka wawasan dan perubahan pada strategi perlawanan kaum perempuan. Bentuk-bentuk organisasi mulai dipergunakan sebagai alat perjuangan oleh gerakan pembebasan nasional. dimulai dengan dibentuknya organsasi buruh pertama SS Bond pada tahun 1905. Sementara penggunaan bacaan berupa suratkabar atau terbitan baru dimulai pada tahun 1906 oleh Tirto Adhi Suryo. Walaupun Kartini sudah terlebih dahulu memulainya melalui surat menyurat. Namun surat-suratnya baru diterbitkan pada tahun 1911. Gerakan kaum pribumi semakin berkembang hingga membentuk Serikat Dagang Islam yang lalu terpecah menjadi $I merah dan SI putih. Organisasi perempuan pertema dibentuk pada tahun 1912 bernama Poetri Mardika yang kemudian diikuti oleh pembentukan organisasi perempuan lainnya yaitu Jong Java Meisjeskring (Kelompok Pemudi Jawa Muda) pada tahun 1915 dan Aisyah (Pemudi Muhamadiyah) pada taun 1917. Wanita Tarbiyahm NU, PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Khatolik Republik Indonesia (WKRI).

Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda semakin gencar, baik dengan propaganda, pemogokan maupun land reclaiming . Perlawanan pada tahun 1926 berakibat ditangkapnya 2 orang aktivis perempuan yaitu Sukaesih dan Munapsiah dari Jawa Barat yang kemudian diasingkan ke kamp konsentrasi di Boven Digul. Sejak itu Pemerintah kolonial Belanda mulai mengadakan pembersihan terhadap gerakan perlawanan radikal dari rakyat pribumi jajahannya, Namun perlawanan tidak berlaku surut. Gerakan pembebasan nasional justru semakin maju dalam menemukan metode perjuangannya. Terhitung pada masa itu, para tokoh gerakan mulai menggunakan alat perjuangan berupa partai politik. gerakan kaum perempuan pun semakin mengukuhkan diri dengan diselenggarakannya Konggres Perempuan Indonesia  I yang diprakarsai oleh 3 tokoh perempuan yaitu, Ibu Soekonto (Wanita Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Wanita Taman Siswa) dan Ibu Soejatim (Putri Indonesia) pada bulan Desember 1928 di nDalem Djojodipuran, Yogyakarta.  Dalam konggres ini tampil ibu Siti Sundari, seorang pengajar di Kweek School atau sekolah guru yang dengan penuh semangat memberikan pidatonya yang berbahasa In-donesia berjudul “Kewadjiban dan Tjita-tjita Poetri Indonesia”. Konggres I ini dihadiri oleh sekitar 30 organisasi perempuan yang kemudian tergabung dalam federasi organisasi perempuan bernama Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang setahun kemudian yaitu pada tahun 1929 berubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Selanjutnya berubah kembali menjadi Konggres Wanita Indonesia (KOWANI) pada tahun 1946

Konggres perempuan ke II kembali digelar pada tahun 1935 di Jakarta berlanjut hingga konggres ke III di Bandung pada tahun 1938. Semakin banyak oeganisasi perempuan yang bermunculan. Diantaranya yang cukup menonjol dengan gerakannya yang radikal adalah Sarekat Rakjat dan Istri Sedar. Sebelum kedatangan Jepang, Konggres perempuan kembali diadakan di Semarang pada tahun 1941. Sementara di jaman fasisme Jepang, organisasi perempuan yang diijinkan hanya Fujinkai namun tercatat dari gerakan kiri terdapat sebuah organisasi yaitu Gerakan Wanita Sosialis. Istri Sedar pada tahap selanjutnya berubah nama menjadi Gerwis sebagai cikal bakal dari Gerwani.

Pada masa revolusi kemerdekaan, gerakan perempuan juga ikut disibukkan dalam revolusi fisik, dibentulah Laskar Putri Indonesia di Surakarta, Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia, Laskar Wanita Indonesia, Persatuan Wanita Indonesia dan Wanita Negara Indonesia yang terbentuk setelah Fujinkai dibubarkan. Sesudah proklamasi kemerdekaan gerakan perempuan mulai berbenah dan kembali mengadakan konggres pada bulan Desember 1945 di Klaten. Dari konggres ini dibentuklah Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (WANI) keduanya kemudian berfusi menjadi Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Pada bulan Februari 1946 di Solo diselenggarakan konggres perempuan yang kemudian merubah nama menjadi KOWANI. Konggres Perempuan Indonesia ke V dilangsungkan di Madiun pada bulan Juni 1946. Sementara itu di Yogyakarta juga dibentuk Wanita Pembantu Perjuangan pada tahun 1946. Pada tahun 1948 Pemerintah membentuk Korps Polisi Wanita, diikuti oleh Korps Wanita Angkatan Darat pada tahun 1961, Korps Wanita Angkatan Laut pada tahun 1962 dan Korps Wanita Angkatan Udara pada tahun 1963.

Gerakan perempuan kemudian mengalami masa kelam dengan meletusnya gerakan 30 September yang mengakibatkan dibubarkannya Gerwani dan dimulailah orde baru dalam kancah politik Indonesia. Dinamika politik diawali dengan terbentuknya SEKBER GOLKAR yang kemudian merumuskan program konsolidasi demi tegaknya Orde Baru yang terbagi dalam 10 koordinasi (KOSI). Dalam KOSI ini terdapat 23 organisasi wanita yang tergabung dalam Kosi Sekber Golkar. Selain itu dibentuk pula kemudian Himpunan Wanita Karya (HWK), Para istri tentara juga kemudian membentuk Persit Kartika Chandra Kirana. Pada tahun 1967 terdapat organisasi lain yaitu fusi Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, Badan Kerjasama Wanita Kristen Indonesia pada tahun 1973 dan Dharma Wanita pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, di Jawa Tengah dibentuk Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sementara di kalangan Perguruan tinggi dibentuklah Pusat Studi Wanita.

Pada masa ini, yang tidak banyak tercatat adalah gerakan perempuan di luar bentukan pemerintah, yaitu organisasi yang bergerak untuk mengadvokasi isu-isu perempuan. terdapat 2 bentuk yaitu LSM dan organisasi mahasiswa. Tercatat pada masa itu di Jakarta terdapat LSM  perempuan yang masih bertahan hingga kini yaituselain itu juga ada Solidaritas Perempuan. Di Yogyakarta ada Yasanti, LSPPA dan Rifka Anissa. Juga terdapat kelompok perempuan seperti Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta yang kemudian berubah nama menjadi Forum Perempuan Cut Nyak Dhien. Selanjutnya hingga masa kejatuhan Soeharto dan berganti periode menjadi masa reformasi, semakin banyak organisasi perempuan yang berbentuk LSM.  Dari periode reformasi hingga tahun 2000-an organisasi perempuan mengalami penyusutan.***

 

*Penulis adalah seorang aktivis perempuan yang tinggal di Jl. Veteran UH IV No. 837. RT 30/07 Mujamuju, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here