unnamed (1)

Rabu, 1 Februari 2017, DPK API-Kartini Tuban menyelenggarakan sebuah pendidikan dengan  tema “Membangun Ekonomi Koperasi dan Politik dalam Perspektif Perempuan” di ruangan terbuka Mangrove Center Tuban.

Menurut Siti Asmaul Khasanah, Ketua DPK API-Kartini Tuban, acara ini adalah kegiatan yang diselenggarakan rutin setiap minggu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota API-Kartini.

“Kami para aktivis perempuan yang rata-rata berlatar belakang mahasiswa ingin belajar banyak bagaimana memajukan kaum perempuan Indonesia dari sistem politik yang menindas dan budaya patriarkhi,” kata Uul menjelaskan.

Seminar menghadirkan dua orang narasumber sebagai pemantik diskusi, yakni  Fira Sofyana dan Agus Juang Pribadi.

Dalam paparan diskusinya, Agus Juang Pribadi menyampaikan bahwa saat ini keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih terbilang minim. Sebagai gambaran, keterwakilan perempuan di DPR hanya 17,3 persen. Sementara di DPRD Provonsi dan Kota/Kabupaten lebih kecil lagi: 16,14 persen di DPRD Provinsi dan 14 persen di DPRD Kabupaten/Kota.

“Inilah yang menjadi tantangan besar bagi organisasi perempuan seperti API-Kartini untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpolitik, “ tegasnya.

Menurut Fira Sofyana, S. Pd, Ketua DPW API-Kartini Jawa Timur, “Kehadiran perempuan dalam politik merupakan keharusan. Sebab, perempuan perlu memastikan setiap kebijaan politik yang diputuskan tidak merugikan kaum perempuan.”

unnamed

Situasi itu berkait erat dengan kebijakan politik yang kurang memihak perempuan. Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut ada 365 peraturan daerah yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan. Belum dihitung kebijakan politik, baik pusat maupun daerah, yang merugikan perempuan dan rakyat umum secara ekonomi, politik dan sosial-budaya.

“Sayangnya, belum banyak perempuan yang berani tampil di kancah politik karena kendala ekonomi. Oleh karena itu perempuan harus mandiri secara ekonomi, salah satunya dengan membangun ekonomi koperasi,” tandasnya.

Fira menjelaskan bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom orang-orang yang bersatu secara suka rela untuk memenuhi kebutuhan  bersama terkait ekonomi, sosial, budaya dan mencapai kehendaknya melalui usaha bersama  yang dimiliki dan dikendalikan bersama secara demokratis. Sehingga menurutnya, bentuk ekonomi kerakyatan yang pas dengan kepribadian bangsa dan harus dikembangkan oleh kaum perempuan adalah koperasi.

“Sebagai ekonomi kerakyatan yang diperkenalkan oleh para pendiri bangsa, koperasi memiliki nilai-nilai antara lain: menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, equity, dan solidaritas.”

Kegiatan  pendidikan yang diikuti oleh 50 aktivis perempuan dan mahasiswi di sekitar Tuban ini berjalan cukup lancar dengan peserta yang cukup antusias dari awal hingga akhir acara.

“Kegiatan ini cukup positif dan semoga kedepan bisa di selenggarakan lagi, agar pengetahuan dan kesadaran perempuan lebih meningkat, “ tutur salah seorang peserta yang bernama Anggun Linda Sari. (SR)

unnamed (2)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here