Hari perempuan sedunia telah tiba. Setiap tahun diperingati pada tanggal 8 Maret sebagai perayaan progress perempuan dan keterlibatannya dalam perubahan tatanan sosial dunia, baik yang ada di belahan bumi Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan Australia. Peringatan hari perempuan identik dengan peran serta perempuan dalam perjuangan perubahan kebijakan. Kondisi perempuan mulai berangsur diakui keberadaannya baik dari segi sosial, politik dan budaya. Ini terbukti dengan banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam dunia kerja, pendidikan, dan pengambil kebijakan. Perjuangan untuk sampai pada tahap itu tidaklah mudah. Sejarah panjang telah ditorehkan, bagaimana perjuangan kaum perempuan saat menjelang hari perempuan itu dilahirkan, dan bagaimana perempuan saat itu berada pada titik nol. Kesenjangan sosial, ekonomi dan politik membuat perempuan saat itu benar-benar harus bangkit melawan untuk satu tekad yang namanya perubahan.

Dengan mengusung tema persamaan hak  yang berarti kesetaraan dan kesejahteraan untuk semua, perjuangan perempuan saat itu mampu membalikkan keadaan. Ketika semangat untuk kesetaraan muncul dan melahirkan gagasan-gagasan cemerlang pada perempuan. Maka hari ini kita melihat kenyataan yang ada tentang bagaimana kondisi perempuan setelah 106 tahun  peringatan hari perempuan sedunia.  Seperti halnya sejarah perjuangan perempuan Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan anti-kolonialisme. Perempuan Indonesia, sedari awal sudah menyadari bahwa kolonialisme merupakan rantai penindasan yang menghalangi kemajuan bangsa Indonesia, termasuk kaum perempuan di dalamnya. Oleh karenanya di awal massa kemerdekaan Indonesia, perempuan Indonesia sudah menjadikan organisasi sebagai wadah perjuangan kaum perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara.

Kini setelah Indonesia merdeka selama kurun waktu hampir 71 tahun, kolonialisme merubah wajah penindasannya dalam bentuk baru yaitu neo-kolonialisme atau neo-liberalisme. Banyak perempuan yang masuk dalam bidang politik, baik pemerintahan maupun parlemen, justru menjadi pelayan setia dari setiap kebijakan birokrat yang menyengsarakan rakyat. Banyak perempuan yang hidup miskin dililit hutang untuk menutup kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan harga-harga yang melambung tinggi. Biaya kesehatan dan sekolah yang sangat mahal serta menyempitnya lahan pertanian dan perumahan. Kondisi ini makin menempatkan perempuan pada situasi kemiskinan dan terpinggirkan. Karena tuntutan ekonomi banyak perempuan yang memutuskan diri menjadi buruh pabrik dan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di negeri orang.

Peringatan Hari Perempuan Sedunia tahun ini, Indonesia masih ditengarai darurat kekerasan terhadap perempuan. Data Komnas Perempuan tahun 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang tercatat 279.688 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual dan dalam ranah privat. Bahkan mayoritas korbannya masih berada dibawah umur. Pelakunya bervariasi dari mulai dari yang berpendidikan tinggi hingga kalangan menengah ke bawah.

Fenomena yang kerap disebut seperti gunung es ini tidak pernah menurun justru semakin meningkat. Kekerasan seksual yang dihadapi perempuan dan anak dibawah umur kerap dibalut oleh potret kemiskinan, di mana salah satu tandanya adalah minimnya pendidikan, dan minimnya akses perempuan terhadap sumber daya.  Hak yang sama dan bersifat universal sebagai warga negara masih belum berlaku bagi perempuan yang belum mendapatkan sumber daya. Pekerjaan reproduktif tanpa imbalan masih dibebankan dipundak perempuan diseluruh dunia.

Berdasarkan fenomena yang dihadapi kaum perempuan saat ini, dapat disimpulkan bahwa perempuan belum mendapatkan hak dan perlindungan yang layak  sesuai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Maka, kami API-Kartini sebagai organisasi massa yang memperjuangkan hak dan kepentingan kaum perempuan menuntut kepada negara agar:

1. Menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur. Negara harus hadir dalam memberi perlindungan dan menekan angka kekerasan.

2. Menghentikan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Negara bertanggung jawab membangun serta mendukung ekonomi kerakyatan  dan menghentikan praktik ekonomi neo-liberal yang memiskinkan perempuan.

4. Negara harus menghentikan praktek perdagangan manusia (Human Trafficking) yang menjadikan perempuan dan anak sebagai komoditas.

5. Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif terhadap perempuan dan anak.

6. Meningkatkan infrastruktur dan akses pelayanan kesehatan bagi perempuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI).

7. Menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK agar lebih memperhatikan nasib kaum perempuan, yaitu dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap kaum perempuan. Tentunya, hal tersebut akan berhasil jika pemerintahan Jokowi-JK sungguh-sungguh dan konsisten menjalankan program nawacitanya.

Hari Perempuan Sedunia adalah momentum untuk mengarahkan fokus dunia pada kepentingan dan masalah-masalah perempuan. Saatnya perempuan membangun jaringan, menyusun strategi dan bergerak untuk perubahan dunia yang lebih baik. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, perempuan harus bekerja bersama, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Karena, hanya dengan bahu membahu, kerjasama dan bergotongroyonglah perubahan bisa terwujud.

Demikian pernyataan sikap dan pandangan ini kami buat.

Selamat Hari Perempuan Sedunia! Jayalah kaum Perempuan. Hidup Perempuan!

Tak Ada Pembebasan Nasional Tanpa Pembebasan Perempuan! Tak Ada Pembebasan Perempuan Tanpa Pembebasan Nasional! 

Jakarta, 08 Maret 2016

Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia Kartini

(DPP – API-Kartini)

Minaria Christyn Natalia S                                                                          Diena Mondong

                     Ketua Umum                                                                                      Sekretaris Jenderal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here