Hari Buruh Se-dunia (May Day), yang jatuh pada tanggal 1 Mei, setiap tahunnya selalu diperingati oleh kaum buruh di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, kaum buruh setiap tahunnya berkumpul dan bersatu, serta menyatakan tuntutan-tuntutannya yang selama ini menindas dan menghisap kaum buruh akibat sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia.

Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum buruh dibawah sistem ekonomi Neoliberal, diantanya; praktek politik upah murah, tenaga kerja murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing, PHK, dll.

Dibawah pemerintahan yang baru, Jokowi-JK, nasib kaum buruh tidak mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Ini bisa dibuktikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada rakyatnya, yang kemudian dibarengi dengan menaikkan harga BBM, kemudian disusul dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Belum lagi harga gas yang mengalami kenaikan berkali-kali dan juga harga listrik yang rencananya akan dinaikkan lagi per 1 Mei 2015 ini.

Sungguh, kesejahteraan kaum buruh jauh dari harapan. Walaupun di Indonesia upah buruh selalu mengalami kenaikan sekali setahun, tetapi nominal upah buruh tersebut tidak akan mampu memenuhi kehidupan layak kaum buruh. Disamping naiknya harga BBM, harga kebutuhan pokok/dasar, dan transportasi, kaum buruh juga harus berhadapan dengan kondisi pembiayaan masalah kesehatan bagi keluarganya, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, dan lain sebagainya.

Sistem Ekonomi neoliberal yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya membuat kaum buruh tidak berdaya. Kaum buruh dipaksa untuk bekerja dengan upah yang murah, ditambah dengan penambahan upah dengan sistem kerja lembur, sehingga membuat kesehatan kaum buruh menjadi merosot dan tidak lagi terpikirkan olehnya.

Politik upah murah ini menyiratkan satu hal: struktur ekonomi Indonesia belum bergeser dari struktur ekonomi kolonial. Dalam struktur ekonomi-politik seperti itu, negara difungsikan sekedar sebagai penyedia tenaga kerja murah bagi perusahaan atau investasi asing.

Proyek “penyediaan tenaga kerja murah” ini makin dimudahkan oleh pasar tenaga kerja yang fleksibel. Dengan model ini, kapitalis bisa memastikan politik upah terus mengabdi kepada kepentingannya. Selain itu, jika sewaktu-waktu tingkat keuntungan menurun akibat jatuhnya permintaan, maka pengusaha tidak punya rintangan untuk memecat buruhnya.

Tidak hanya itu, Sistem Neoliberal juga melemparkan kaum perempuan menjadi tenaga kerja murah, kurangnya perlindungan terhadap buruh perempuan, dan tidak adanya jaminan sosial. Neoliberalisme juga meningkatkan apa yang disebut tenaga kerja yang tidak dibayar, yaitu kaum perempuan yang terpaksa mengambil pekerjaan menjadi pekerja rumah tangga di rumah keluarganya karena alasan menumpang. Di daerah pedesaan, data BPS menyebutkan bahwa 50 persen perempuan di pedesaan bekerja sebagai pekerja keluarga yang tak dibayar.

Selain itu, karena tidak tersedianya lahan pekerjaan di desa-desa, maka kaum perempuan kemudian memilih untuk menjadi tenaga kerja di kota atau menjadi tenaga kerja di luar negeri, dengan alasan menjadi buruh migran akan mendapatkan upah yang tinggi dan bisa menghidupu keluarga mereka di kampung. Tentunya kita ketahui, dengan kondisi kerja buruh migran kita diluar, begitu banyak mendapat perlakuan yang tidak adil bagi majikannya, diantaranya: upah yang tidak dibayar, pelecahan, seksual, pemerkosaan, kekerasan, dll.

Tetapi sungguh Ironis, di tengah sumbangan devisa yang tinggi dari kaum buruh migran untuk negaranya, pemerintah malah sulit sekali untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak kaum buruh migran.

Sistem Neoliberalisme memang betul-betul ingin menghancurkan sendi-sendi bangsa kita, untuk itulah, dalam Momentum Hari Buruh Se-Dunia, kami dari Aksi Perempuan Indonesia (API-Kartini) menuntut:

1. Hentikan Politik Upah Murah
2. Hapus Sistem Kerja Kontrak & Outsourcing
3. Jaminan Sosial bagi seluruh kaum buruh
4. Perlindungan dan keselamatan kerja terhadap kaum buruh
5. Perlindungan terhadap buruh perempuan/buruh migran, dan pekerja rumah tangga (PRT)
6. Penuhi hak-hak buruh perempuan
7. Penyediaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi perempuan
8. Pendidikan dan Kesehatan gratis untuk seluruh rakyat
9. Tolak kenaikan harga BBM, dan tarif harga Listrik

Selain itu, kami juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh untuk bersatu bersama sektor rakyat lainnya; Petani, Nelayan, Kaum miskin kota, Mahasiswa, Perempuan, dll, untuk bergandengan tangan untuk melawan gempuran sistem Neoliberalisme/Imperialisme.

Demikian Pernyataan ini kami buat. Selamat Hari Buruh Internasional 2015!

Buruh dan seluruh rakyat bersatu, Gempur Imperialisme!

Tak Ada Pembebasan Nasional Tanpa Pembebasan Perempuan! Tak Ada Pembebasan Perempuan Tanpa Pembebasan Nasional!

Jakarta, 1 Mei 2015
Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia – Kartini
(DPP API KARTINI)

Minaria Christyn Natalia S
Ketua Umum

Diena Mondong
Sekretaris Jenderal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here