Pernyataan Sikap DPP-API Kartini tentang Kenaikan Harga BBM

Rezim Jokowi-JK dengan jargon Trisakti, rupanya tak seperti yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Pasca dilantik secara resmi menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia pada Oktober 2014, sudah kali ketiganya Jokowi menaikkan harga BBM. Tentu ini adalah kebijakan yang patut dipertanyakan dengan konsep kepemimpinannya yang merakyat.

Telah kita ketahui bersama, bahwa kenaikan BBM berapapun nominalnya akan secara langsung memicu kenaikan berbagai macam harga pokok baik dibidang barang maupun jasa. Tentu efek lebih lanjut adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Mengingat hari ini perekonomian masyarakat masih dibawah garis kemiskinan. Tidak hanya itu, upah buruh yang rendah, konflik agraria terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, serta makin mencekiknya imperialisme di negeri ini menjadi rentetan drama miris yang mengukuhkan kemiskinan di Indonesia.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegor, indeks pasar dunia untuk Solar, Premium dan nilai kurs dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah mengalami peningkatan signifikan selama periode akhir Januari hingga akhir Maret 2015 sehingga akan memberikan pengaruh pada pergerakan harga BBM.

Berdasarkan data Pertamina, pada periode tersebut, harga indeks pasar dunia untuk gasoline atau premium telah meningkat sebesar 13 persen, sedangkan untuk gasoil atau solar pada periode yang sama meningkat 9 persen. Peningkatan tersebut menjadi lebih besar dengan memperhatikan faktor nilai kurs dollar terhadap rupiah yang juga mengalami peningkatan sebesar sebesar 3,4 persen.
Logika tersebut yang dijadikan dasar kebijakan pemerintahan Jokowi-JK kembali menaikkan harga BBM pada 7.300/liter dengan asumsi dapat menyelamatkan APBN. Tetapi, kita semua paham bahwa dampak kenaikan BBM ini tentu akan menimbulkan berbagai persoalan baik skala kecil maupun skala luas. BBM sebagai kebutuhan dasar produksi tentu akan berdampak setiap kali ada perubahan harga termasuk juga dampak yang ditimbulkan dalam skala rumah tangga.
BBM adalah adalah urusan dapur, meskipun tidak semua yang berkaitan dengan kebutuhan dapur menggunakan BBM, tetapi harga-harga kebutuhan dapur sangat ditentukan dengan kenaikan harga BBM.

Hari ini perempuan menyadari bahwa kenaikan BBM sangat berimbas pada persoalan kaum perempuan, minimal dalam skala rumah tangga. Kembali kita tegaskan bahwa BBM adalah persoalan dapur, karena ketika BBM naik maka akan naik juga berbagai kebutuhan dapur rumah tangga. Mulai dari bahan-bahan pokok berupa beras, sayur mayur, bumbu dapur dll. Persoalan-persoalan ini menimbulkan persoalan lain yang lebih kompleks, yakni:

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pangan secara nasional
Dengan harga kebutuhan pokok yang naik, sementara pemasukan yang tetap, tentu akan menyebabkan semakin terpangkasnya ongkos belanja bagi bahan-bahan pokok terutama kebutuhan dapur. Yang semula dapat untuk membeli kebutuhan secara lengkap dan tercukupi empat sehat lima sempurna, kemudian hanya cukup untuk membeli beberapa bahan pangan saja. Betul, jika berapapun harga BBM dinaikkan rakyat Indonesia tetap bisa ‘makan’, tetapi persoalannya tidak sesederhna itu, karena dalam proses ‘makan’ juga harus ada target pemenuhan gizi yang mesti dicapai.

2. Meningkatnya Angka Gizi Buruk
Tidak perlu diragukan lagi, efek kenaikan BBM pada kebutuhan pangan tentunya menyebabkan bahan-bahan pangan menjadi sulit diakses oleh kalangan ekonomi menengah kebawah, maka tidak heran ketika kenaikan BBM pasti mempengaruhi angka gizi buruk pada bayi-bayi di Indonesia yang menjadi tumpuan generasi bangsa.

3. Meningkatnya jumlah angka perempuan miskin Di Indonesia
Sampai saat ini kemiskinan belum berganti wajah. Dengan hadirnya kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM berkali-kali, tentu hal ini semakin mempertegas kemiskinan yang berwajah perempuan.

4. Pemerintah absen dalam mengontrol kebutuhan dasar bagi rakyat
Kenaikan harga BBM tanpa disertai kebijakan melakukan kontrol terhadap harga-harga kebutuhan pokok pasti akan memicu harga-harga melambung tinggi dan menurunkan daya beli masyarakat. Ketidakstabilan harga BBM ini juga menyebabkan produsen bahan pangan kebingungan mematok harga, agar tidak mengalami kerugian yang menyebabkan tingginya angka pengurangan buruh di pabrik-pabrik. Pemerintah hanya fokus menyelamatkan APBN untuk mengurangi defisit anggaran dan membayar hutang luar, tanpa peduli pada persoalan rakyat. Disinilah letak bagaimana pemerintahan Jokowi-JK abai melakukan kontrol kebutuhan dasar rakyat.
Melihat fakta-fakta di atas, dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia (DPP-API Kartini) secara tegas mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:
– Konsisten menjalankan Trisakti dan Nawacita demi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian untuk Indonesia.
– Turunkan harga BBM, karena kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga dasar pangan dan semakin mempersulit rakyat miskin mengakses kebutuhan pangan yang layak.
– Membuka akses seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan politik agar meningkatkan produktifitasnya.
– Pemerintah harus melakukan kontrol terhadap harga-harga bahan pokok, agar tidak terjadi fluktuasi kenaikan harga yang memicu kerugian bagi pedagang bahan pokok dan memberatkan masyarakat pembeli terutama ibu-ibu rumah tangga.

Selain tuntutan diatas, API Kartini juga mengajak segenap kaum perempuan Indonesia untuk sadar dan bangkit dan melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
Tidak ada pembebasan nasional tanpa pembebasan perempuan dan tidak ada pembebasan perempuan tanpa pembebasan nasional !!!

Ketua umum                                                                    Sekretaris Jendral

Minaria Christyn Natalia                                                Diena Mondong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here