Kondisi Subjektif Kaum Perempuan

Perempuan adalah bagian dari kelompok masyarakat yang termarginalkan oleh sistem neoliberal, kapitalisme dan imperialisme ini. Dalam melanggengkan sistem tersebut ada sebuah budaya yang dikembangkan yakni budaya patriarkhi, yaitu, sebuah budaya yang menomorsatukan laki-laki dan menomor-duakan perempuan.

Budaya patriarkhi muncul karena adanya konsep gender, yakni adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, posisi, dan tanggung jawab yang dibuat oleh masyarakat secara turun temurun yang menyebabkan adanya ketidakadilan gender. Salah satu konsep gender yang berkembang dan kuat dalam pemahaman masyarakat adalah pandangan bahwa peran perempuan yang dominan adalah di sektor domestik. Sehingga perempuan selalu diidentikkan dengan “dapur, sumur dan kasur”.

Karena adanya konsep gender inilah maka perempuan dianggap hanya cocok berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak penting baginya bersekolah tinggi, karena tokh akhirnya mereka ke dapur juga. Inilah biang dari masalah ketidakadilan gender.

Laki-laki dan perempuan susah maju bersama-sama, karena kaum perempuan selalu ditarik oleh keharusan-keharusan sektor domestik. Sementara kaum laki-laki ketika berjalan maju ke depan tak sedikitpun direpotkan oleh kewajiban-kewajiban rumah tangga. Inilah gambaran bahwa dalam masyarakat kita masih terjadi ketimpangan. Belum ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan apalagi keadilan gender.

Kondisi inilah yang mengharuskan negara memberi sebuah afirmasi atau penetapan yang positif, penegasan dan peneguhan terhadap hak-hak kaum perempuan lewat sebuah gerakan affirmative action, yang salah satunya dengan memberi kuota keterwakilan 30 % bagi perempuan di legislatif.

Jika kita melihat secara kuantitas, total jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia hampir seimbang. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebesar 50.17% sedangkan wanita 49.83% (berdasarkan data statistik jumlah penduduk Indonesia dari sensus BPS tahun 2010). Tetapi jika dilihat dari segi kualitas, ternyata sumber daya manusia Indonesia yang berjenis kelamin perempuan ini sangat jauh dari harapan. Hal ini disebabkan adanya budaya patriarkhi yang kuat di dalam masyarakat dan sengaja dikembangkan oleh sistem kapitalis.

Kondisi dan situasi perempuan di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan mencerminkan adanya ketidaksetaraan dengan laki-laki adalah sebagai berikut:

  1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dibanding dengan jumlah angka kelahiran bayi hidup, yakni: 359 : 100.000. Artinya dalam setiap 100.000 kelahiran bayi hidup terdapat angka kematian ibu sejumlah 359 orang. (SDKI 2012)
  2. Dari seluruh jumlah penduduk buta aksara (buta huruf) di atas usia 10 tahun terdapat 67,9 % perempuan. Artinya jumlah buta huruf perempuan adalah dua kali lipat dibandingkan jumlah buta huruf laki-laki (Republika Online, 2006)
  3. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus meningkat setiap tahunnya, dan pada tahun 2013 tercatat ada 279.760 kasus yang dilaporkan dan ditangani (Catahu 2013, Komnas Perempan)
  4. Jumlah perempuan yang bekerja hanya 39 % dan sepertiganya merupakan pekerja keluarga yang secara ekonomi tidak mendapatkan imbalan jasa (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012, KPPPA)
  5. Upah buruh perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yaitu hanya sekitar 77,8 % dri upah yang diterima laki-laki (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 20012, KPPPA)
  6. Partisipasi politik perempuan rendah, hal ini bisa dilihat pada jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2014 hanya 17,32 %. Artinya secara kuantitas angka keterwakilan perempuan 30 % di legisllatif belum tercapai.

Demikianlah situasi dan kondisi kaum perempuan Indonesia. Walaupun kita sebagai bangsa sudah menikmati kemerdekaan hampir 69 tahun lamanya tetapi sampai sekarang ketertinggalan kaum perempuan dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan politik masih menjadi persoalan. Situasi dan kondisi tersebut sering disebut dengan feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang berwajah perempuan.