Bertempat di Aula Serbaguna Taman Kota, Kembangan – Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret 2019 berlangsung Diskusi Publik yang mengambil tema “Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.”

Diskusi yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat API Kartini ini menghadirkan  panelis-panelis perempuan seperti Indah Indra Razak (Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-LMND), Wahida Baharuddin Upa (Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia – SRMI), Vivin Sri Wahyuni (DPP API Kartini), Dewi Nova (Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat – Jaker), dan Istiqomah (Serikat Tani Nasional – STN).

Wahida Baharuddin Upa, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) yang juga menjadi calon legislatif DPRD DKI No Urut 12 Daerah Pemilihan Jakarta Barat dari Partai Demokrat dalam penyampaian diskusinya menyampaikan, “Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur keterwakilan perempuan 30%. Namun, realisasi capaian di parlemen pada tahun 2014 hanya kisaran 17%.”

Melihat masalah tersebut, Wahida memberi sinyalemen bahwa memang perlu dibicarakan sejauh mana peran dari partai politik itu sendiri. Ia melihat bahwa ada beberapa problem di partai politik.

Problem pertama dimulai di proses rekrutmen anggota dan kader. Selama ini partai politik cenderung hanya memenuhi kuota yang 30% nya saja. Namun tidak melihat dari segi posisi dan kualitas ketika perempuan tersebut menjabat sebagai Ketua PAC, DPC, DPD sampai kemudian maju ke tahapan menjadi calon legislatif lewat partai politiknya.

Di banyak partai politik justru lebih mengandalkan popularitas dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif. Sehingga banyak partai politik yang mengajak artis sebagai caleg.

“Hal itu tidak menjadi masalah sepanjang dia memiliki kualitas dan mengetahui problem-problem kemasyarakatan,” tegas Wahida.

Selain artis banyak lagi partai politik yang merekrut calon-calon legislatif perempuan karena persoalan keturunan. Kalau bapaknya seorang Bupati, Gubernur atau mantan Ketua DPR atau mantan anggota legislatif biasanya si anak punya kecenderungan menjadi calon legislatif pula.

Menurut Wahida partai-partai politik itu harus punya komitmen terhadap rekrutmen calon legislatifnya. Ketika partai politik berkomitmen terhadap kualitas caleg yang diusungnya maka kita tidak lagi melihat pemandangan bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit di tahapan akhir pemilu. Namun yang dilakukan oleh caleg adalah memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat.

Problem kedua menurut Wahida adalah sejauh mana kesadaran masyarakatnya sendiri dalam melihat calon-calon legislatif perempuan (non artis, tidak dari trah politik bapak atau ibunya).

“Masyarakat harus cerdas memilih dan punya kemampuan menilai. Utamanya masyarakat desa terpencil yang jauh dari sentra informasi; tak punya kesempatan baca koran, tak bisa akses berita koran dan internet, mereka harus mampu melihat program yang diusung oleh calon-calon legislatif terutama calon legislatif perempuan yang akan didukungnya,” katanya.

Dengan melihat program yang diusung calon legislatif, maka pemilih tidak lagi memilih calon legislatif karena uang 100 atau 300 ribu rupiah yang ini bisa menjadi problem karena masyarakat memilih karena faktor uang, karena baju, karena kaos, karena sembako. Ini jadi tanggung jawab kita untuk memperbaikinya.

Wahida menegaskan pula, seharusnya masyarakat bisa memilih rekam jejak calon legislatif yang akan didukungnya. Selain melihat programnya paling tidak si pemilih mengetahui bahwa calon legislatif yang mereka pilih itu sudah punya sejarah perjuangan yang panjang.

“Jangan ujug-ujug setelah jadi anggota dewan ketika di telpon selalu sibuk dan susah dihubungi,“ canda Wahida.

Kewajiban kita untuk mengawal apa yang sudah kita pilih. Tentu kita tidak ingin pemimpin yang telah dipilih dalam pemilu berbuat dzolim atau tidak paham aspirasi warganya.

“5 menit di dalam bilik suara sangat menentukan 5 tahun nasib seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Wahida.


Category: Berita , Featured , Headline

Tag: , ,